KPK Siap Tindaklanjuti Pihak yang Terlibat Kasus Jaksa Pinangki

 Wakil Ketua Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan siap tindak lanjuti laporan sangkaan ada keterkaitan faksi lain dalam masalah sangkaan korupsi Jaksa Pinangki Pupus Malasari berkaitan fatwa bebas MA untuk Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Charles F Sang Penemu Mesin Slot

Nawawi mengatakan, bila Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengatasi masalah itu tidak tindak lanjuti laporan dari warga, karena itu KPK memiliki hak menggantikan penyidikan yang disampaikan warga itu

"Bila ada laporan warga yang tidak dilakukan tindakan karena itu KPK langsung bisa menggantikan serta menindaklanjutinya sendiri," tutur Nawawi waktu dilakukan konfirmasi, Sabtu (19/9/2020).

Ditambah lagi, masalah Jaksa Pinangki Pupus Malasari sudah dilimpahkan serta siap diadakan disidangkan. Menurut Nawawi, KPK mempunyai wewenang melanjutkan penyidikan berdasar info dari warga yang tidak dilakukan tindakan Kejagung.

"Insyaallah sebab berkas Jaksa P sudah dilimpahkan ke persidangan, karena itu terbuka buat KPK untuk mengawali penyidikan pada beberapa nama yang dikatakan MAKI selama memang dibantu bukti yang cukup karena itu," kata Nawawi.

"Ini sesuai dengan ruangan yang dibuka oleh klausal 10A ayat (2) huruf (a) UU nomor 19 tahun 2019," Nawawi memberikan tambahan.

Sebelumnya telah dikabarkan, MAKI memberikan laporan ada keterkaitan beberapa pihak lain dalam masalah Jaksa Pinangki. Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang menyebutkan ada arti 'bapakku' serta 'bapakmu' dalam masalah itu.

Disamping itu ada pula lima nama baru, yaitu T, DK, BR, HA, serta SHD. Awalnya, MAKI cuma menggerakkan Kejaksaan Agung menyelidik beberapa info itu. Tetapi terakhir dia memberikan laporan beberapa nama itu ke KPK.

MAKI memberikan laporan ke KPK karena Kejagung telah melimpahkan berkas penyelidikan Jaksa Pinangki ke penuntutan.

Dalam Klausal 10A UU nomor 19 tahun 2019 disebut:

(1) Dalam melakukan kuasa seperti disebut dalam Klausal 10, Komisi Pembasmian Korupsi berkuasa menggantikan penyelidikan serta/atau penuntutan pada aktor Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian atau kejaksaan.

(2) Pengambilalihan penyelidikan serta/atau penuntutan seperti disebut pada ayat (1), dilaksanakan oleh Komisi Pembasmian Korupsi dengan fakta:

a. laporan warga tentang Tindak Pidana Korupsi tidak dilakukan tindakan;

b. proses perlakuan Tindak Pidana Korupsi tanpa penuntasan atau terlambat tanpa ada fakta yang bisa dipertanggungiawabkan;

c. perlakuan Tindak Pidana Korupsi diperuntukkan membuat perlindungan aktor Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;

d. perlakuan Tindak Pidana Korupsi memiliki kandungan faktor Tindak Pidana Korupsi;

e. kendala perlakuan Tindak Pidana Korupsi sebab terlibat dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau

f. situasi yang lain menurut alasan kepolisian atau kejaksaan, perlakuan tindak pidana korupsi susah dikerjakan dengan cara baik serta bisa dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam soal Komisi Pembasmian Korupsi menggantikan penyelidikan serta/atau penuntutan, kepolisian serta/atau kejaksaan harus memberikan terduga serta semua berkas kasus dan alat bukti serta dokumen yang lain dibutuhkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung semenjak tanggal keinginan Komisi Pembasmian Korupsi.

(4) Penyerahan seperti disebut pada ayat (3) dilaksanakan dengan membuat serta tanda-tangani kabar acara penyerahan hingga semua pekerjaan serta wewenang kepolisian serta/atau kejaksaan di saat penyerahan itu berubah pada Komisi Pembasmian Korupsi.

(5) Komisi Pembasmian Korupsi dalam menggantikan penyelidikan serta/atau penuntutan seperti disebut pada ayat (1) menginformasikan pada penyidik atau penuntut umum yang mengatasi Tindak Pidana Korupsi.

Penyidik Kejaksaan Agung lakukan kontrol pada Jaksa Pinangki Pupus Malasari pada 9 September 2020 semasa 14 jam. Kontrol konsentrasi pada sangkaann TPPU, 20 pertanyaan disodorkan dalam kontrol ini.